AZAM.CO.ID — Denmark mengalokasikan DKK150 juta atau sekitar Rp401,7 miliar per tahun untuk insentif mobil listrik pada 2028 sampai 2030. Skema ini menyasar rumah tangga berpenghasilan rendah dan warga perdesaan, bukan pemilik kendaraan mewah. Rincian besaran subsidi dan syarat penerima baru akan diputuskan setelah kajian komisi ahli rampung pertengahan 2027.
Pemerintah Denmark bersama partai oposisi menyepakati paket iklim senilai 3,9 miliar krone Denmark atau sekitar €521,7 juta (Rp10,48 triliun, kurs Rp20.085 per euro) dalam kesepakatan anggaran 2027. Dari total itu, DKK150 juta atau sekitar €20 juta (Rp401,7 miliar) per tahun dialokasikan khusus untuk insentif mobil listrik selama tiga tahun, sehingga totalnya mencapai DKK450 juta atau sekitar €60,2 juta (Rp1,21 triliun).
Fokus program adalah membantu rumah tangga berpenghasilan rendah mengganti mobil bermesin pembakaran lama dengan kendaraan listrik berbasis baterai. Warga di perdesaan jadi sasaran utama karena minimnya pilihan transportasi umum membuat mereka bergantung pada mobil pribadi untuk mobilitas harian.
Transisi Hijau Dinilai Tak Boleh Jadi Hak Istimewa
Franciska Rosenkilde, pemimpin politik partai hijau Alternativet, menegaskan insentif ini dirancang agar peralihan ke kendaraan ramah lingkungan tidak hanya menguntungkan kelompok mampu.
"Transisi hijau tidak boleh menjadi hak istimewa bagi mereka yang punya tabungan terbesar atau gaji tertinggi. Semua orang harus punya kesempatan untuk ikut serta," kata Rosenkilde, dikutip Electrive, Senin (16/11).
Pelle Dragsted dari partai sosialis Enhedslisten menyebut skema berbasis penghasilan memberi manfaat berlapis. Menurutnya, program ini sekaligus menambah uang di kantong warga, mengurangi ketergantungan pada minyak dan gas, serta mengarahkan transisi hijau ke jalur yang lebih adil secara sosial.
"Jadi kita sebenarnya sekali dayung, tiga pulau terlampaui: lebih banyak uang di kantong warga, ketergantungan yang lebih kecil pada minyak dan gas, serta arah baru transisi hijau yang lebih adil secara sosial," ujar Dragsted.
Skema Sewa dan Subsidi Pembelian Masih Dikaji
Bentuk dukungan belum final. Mengacu pada kesepakatan bertanggal 14 November 2026, pemerintah mempertimbangkan dukungan untuk sewa mobil listrik sekaligus kemungkinan subsidi pembelian. Besaran dana dan syarat penerima, termasuk batas penghasilan dan lokasi tempat tinggal, akan disusun dengan merujuk pengalaman Swedia dan Prancis.
Penentuan kriteria juga menunggu rekomendasi komisi ahli yang meninjau sistem pajak kendaraan Denmark. Hasil kajian komisi dijadwalkan disampaikan kepada partai-partai terkait pada pertengahan 2027, sehingga detail teknis program baru bisa dipastikan setelahnya.
Pendanaan dari Cadangan Anggaran dan Social Climate Fund Uni Eropa
Paket insentif dibiayai dari cadangan anggaran umum, dengan kemungkinan tambahan dari dana Social Climate Fund Uni Eropa. Bila dana Uni Eropa tersedia, anggaran insentif mobil listrik berpeluang bertambah.
Sumber pemasukan lain datang dari kenaikan batas DKK1.200 untuk pengembalian pajak pertambahan nilai (PPN) bagi turis dari luar Uni Eropa. Pemerintah Denmark juga berencana mengenakan PPN atas sewa jangka pendek melalui platform seperti Airbnb.
Bagi pasar Indonesia, model insentif berbasis penghasilan ini memberi gambaran alternatif dari kebijakan yang umumnya berupa potongan harga flat. Denmark memilih menyasar kelompok yang paling sulit menjangkau harga mobil listrik, bukan memberi keringanan kepada pembeli yang sudah mampu.