PSI di Luar Kabinet dan Parlemen, Pilih Jadi Mitra Strategis Pemerintah

Kamis, 19 November 2026 | 15:05:32 WIB
PSI memilih tetap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto meski tidak memiliki wakil di kabinet dan DPR.

AZAM.CO.ID — Partai Solidaritas Indonesia memilih tetap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto meski tiga kadernya telah keluar dari kabinet dan partai itu tak punya satu pun kursi di DPR. Sikap tersebut menempatkan PSI di posisi unik: mendukung penguasa tanpa alat pengaruh formal di eksekutif maupun legislatif.

Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman menegaskan partainya tidak berubah haluan setelah Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha meninggalkan Kabinet Prabowo Subianto. Menurut Andy, dukungan terhadap presiden tetap berjalan meski tanpa kursi di pemerintahan.

“PSI tetap mendukung Presiden Prabowo Subianto dan program-programnya yang prorakyat,” kata Andy kepada Tirto, Kamis (19/11/2026).

Tiga Kader Hengkang, PSI Tanpa Wakil di Eksekutif dan Legislatif

Keluarnya tiga kader membuat PSI tak lagi memiliki wakil di struktur kekuasaan eksekutif. Partai itu juga tidak menempatkan satu pun kadernya di DPR, sehingga jalur pengaruh melalui parlemen praktis tertutup.

Dalam praktik politik, posisi tanpa wakil di kabinet dan parlemen lazim membuka ruang bagi partai untuk mengambil jarak sebagai oposisi. Namun PSI memilih arah sebaliknya.

Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli, menilai secara teoretis keluarnya kader PSI dari kabinet semestinya menempatkan partai di luar pemerintahan. Tetapi langkah itu belum tentu membuat PSI bersedia berseberangan dengan penguasa.

“Dengan keluarnya para kader PSI yang menjabat menteri, mestinya PSI otomatis sebagai oposisi karena sudah tidak ada wakilnya di pemerintah. Tampaknya PSI tidak mau menjadi oposisi, apalagi Jokowi bilang akan tetap mendukung pemerintah,” kata Lili saat dihubungi Tirto, Kamis (19/11/2026).

Dua Indikator yang Biasanya Menentukan Posisi Partai

Lili menjelaskan posisi sebuah partai sebagai bagian koalisi atau oposisi umumnya diukur dari dua hal. Pertama, keberadaan kader di jajaran eksekutif. Kedua, sikap politik fraksinya di parlemen dalam mengawal atau menolak kebijakan pemerintah.

“Secara teori seperti itu. Indikatornya, kalau partai yang menjadi bagian pemerintahan adalah ada wakil-wakilnya di eksekutif dan kader-kadernya di parlemen harus mendukung kebijakan pemerintah. Sementara oposisi sebaliknya,” ujarnya.

Dengan dua indikator itu, PSI tidak memenuhi syarat sebagai bagian pemerintahan. Namun partai juga tidak menunjukkan tanda-tanda mengambil posisi oposisi.

Jalan Aman sebagai Mitra Strategis

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai pilihan paling realistis bagi PSI adalah tetap mendukung pemerintahan Prabowo dari luar kabinet. Partai dapat mengambil posisi sebagai penyeimbang, mitra kritis, atau mitra strategis pemerintah.

“Otomatis pilihan paling objektif bagi PSI tetap mendukung atau ya (seperti) sikap yang diambil oleh PDIP ketika tidak berada di kabinet sebagai penyeimbang, mitra kritis atau mitra strategis ya, dan mitra strategis,” jelas Agung.

Menurut Agung, posisi tersebut memungkinkan PSI menentukan sikap berdasarkan kebijakan yang sedang dibahas. Partai tidak harus selalu mendukung seluruh keputusan pemerintah, tetapi juga tidak perlu berseberangan di setiap persoalan.

“Jadi bisa dilihat dari masalah ke masalah, kebijakan per kebijakan untuk ya menyatakan sikap mendukung atau mengkritisi ya,” ujarnya.

Agung mencontohkan sikap PDIP yang tetap mendukung sejumlah kebijakan pemerintah, tetapi mengkritik aspek lainnya. Dalam program Makan Bergizi Gratis, misalnya, PDIP disebut mendukung kuantitas program, tetapi mengkritik kualitas pelaksanaannya.

Porsi 70 Persen Dukungan, 30 Persen Kritik

Agung memperkirakan PSI akan lebih banyak mengambil posisi sebagai mitra strategis dibandingkan mitra kritis. Partai tersebut dinilai cenderung memilih jalan aman dengan tetap mengapresiasi program pemerintah, sembari memberikan kritik dalam porsi terbatas.

“Kalau saya lihat, PSI akan memilih jalan aman ya, sebagai penyeimbang yang dominasinya lebih kepada mitra strategis. Yang mengapresiasi kerja-kerja pemerintah, minimalnya juga turut menjadi mitra kritis, tapi itu hanya porsi yang minimalis ya. Jadi kalau 100 persen, mitra strategisnya bisa jadi 70 persen, mitra kritisnya 30 persen, seperti itu,” kata Agung.

Agung juga menilai hubungan personal antara Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 Joko Widodo turut memengaruhi sikap politik PSI. Hubungan kedua tokoh itu menjadi salah satu dasar PSI menahan diri untuk mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah.

“Relasi ya antar poros itu yang dipimpin oleh Poros Solo dipimpin oleh Pak Jokowi, Poros Hambalang dipimpin oleh Pak Prabowo. Keduanya punya cerita sukses saat menang di Pilpres 2024, relasi personal itu yang menjadi dasar kenapa ya PSI atau Poros Solo masih tetap menahan diri ya, sementara ini untuk selalu mendukung pemerintah,” tutur Agung.

Ia menambahkan jika hubungan Jokowi dan Prabowo tidak berjalan positif, PSI berpotensi mengambil posisi yang lebih kritis terhadap pemerintah.

“Kalau tidak ada relasi positif antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, maka dengan sendirinya ya PSI akan mengambil posisi diametral untuk berdiri penuh sebagai mitra kritis pemerintah semacam itu,” katanya.

Tanpa Kursi di DPR, Ruang Pengaruh PSI Terbatas

Persoalan PSI bukan hanya soal menentukan posisi di luar kabinet. Tanpa satu pun kursi di DPR, partai itu kehilangan jalur formal untuk mengawal kebijakan melalui parlemen.

Posisi di luar struktur kekuasaan membuat PSI bergantung pada jalur nonparlemen untuk memengaruhi arah kebijakan. Dukungan politik yang dinyatakan Andy Budiman pun tidak disertai alat tekan legislatif yang biasa dimiliki partai koalisi.

Menuju 2029, PSI menghadapi tantangan membangun identitas politik yang jelas. Partai perlu menentukan apakah akan konsisten sebagai pendukung pemerintah dari luar, atau mengambil peran kritis yang lebih tegas tanpa kursi di parlemen.

Terkini