Pakar UI Sebut Tenggat Usul Cawapres ke MPR 19 November, Bukan 25 November

Kamis, 19 November 2026 | 10:06:31 WIB
Pakar hukum tata negara UI Titi Anggraini menyampaikan dasar hukum tenggat pengajuan calon wakil presiden dalam diskusi Head to Head CNN Indonesia TV, Rabu (18/11).

AZAM.CO.ID — Tenggat pengajuan dua nama calon wakil presiden ke MPR sebenarnya jatuh pada 19 November 2026, bukan 25 November seperti yang diumumkan pimpinan parlemen. Perbedaan empat hari kerja itu muncul karena aturan menyebut "hari" sebagai hari kerja, bukan hari kalender. Pakar hukum tata negara UI Titi Anggraini menyebut kekeliruan ini sebagai ujian pertama kepatuhan prosedural pemerintah dan parlemen.

Menurut aturan, pengajuan dua nama cawapres wajib diserahkan paling lambat 14 hari sebelum pemilihan digelar. Titi membeberkan dasar hukumnya dalam diskusi bertajuk Head to Head CNN Indonesia TV, Rabu (18/11) malam.

"Jadi di Undang-Undang MD3 itu Pasal 46 ayat 2 dan juga di Tatib MPR Nomor 1 Tahun 2024, pengajuan itu selambat-lambatnya paling lambat 14 hari kerja sebelum pelaksanaan pemilihan. Jadi kalau pelaksanaan pemilihan 9 Desember, 14 hari kerja itu adalah besok, 19 November," kata Titi.

Definisi Hari Kerja dalam UU MD3

Perbedaan tanggal muncul karena pimpinan MPR menyebut tenggat 25 November 2026. Titi menilai pengumuman itu keliru sejak awal. Sebab, kata "hari" dalam dua aturan tersebut didefinisikan sebagai hari kerja, bukan hari kalender.

"Di Pasal 1 angka 9 Undang-Undang MD3, di ketentuan ketentuan umum didefinisikan hari adalah hari kerja," ucap dia.

Dengan definisi itu, hitungan mundur 14 hari dari 9 Desember 2026 tidak jatuh pada 25 November. Tenggat yang benar adalah 19 November 2026, atau empat hari kerja lebih cepat dari yang diumumkan.

Jadwal Paripurna dan Tenggat Versi MPR

MPR RI telah menetapkan jadwal baru prosesi pemilihan dan pelantikan wakil presiden di sidang paripurna pada 9 Desember 2026. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan jadwal itu ditetapkan setelah berkonsultasi dengan Presiden Prabowo.

Muzani juga menyatakan tenggat pengajuan dua nama cawapres jatuh pada 25 November 2026. Menurut dia, jumlah nama yang diajukan harus dua sesuai amanat UUD.

"Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026. Namanya harus dua sesuai UUD," kata Muzani dalam jumpa pers usai rapat gabungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).

Ujian Kepatuhan Prosedural

Titi menilai persoalan tenggat ini menjadi ujian perdana ihwal kepatuhan prosedural oleh pemerintah dan parlemen. Ia mengingatkan bahwa Gibran berhenti dari jabatannya sebagai wakil presiden karena dipicu persoalan kepatuhan terhadap persyaratan prosedural dan kelengkapan dokumen.

Karena itu, ia meminta persoalan serupa tidak terulang. Menurut dia, tertib prosedural adalah cara paling sederhana mencegah masalah yang sama muncul kembali.

"Kebayang nggak, kalau misalnya itu baru diajukan 25 November, buat apa ada Undang-Undang MD3? Buat apa ada Tatib MPR? Jadi dari sini, masa kita harus mengulangi lagi

Terkini