DPR Kunci 12 Isu Strategis Pengawasan, dari Penyadapan Presiden hingga JKN

Selasa, 10 November 2026 | 12:07:31 WIB
Ketua DPR Puan Maharani membacakan 12 isu strategis pengawasan dalam pidato pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR RI, Jakarta.

AZAM.CO.ID — Dua belas isu strategis resmi menjadi fokus pengawasan DPR pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, dengan kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto masuk daftar paling sensitif. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pengawasan diarahkan pada persoalan yang menyentuh langsung kepentingan rakyat dan menuntut tindak lanjut pemerintah. Daftar itu dibacakan dalam pidato pembukaan masa persidangan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Menurut Puan, pengawasan tidak akan disebar rata ke semua sektor. Prioritas diberikan pada persoalan yang dinilai paling dekat dengan kehidupan warga dan membutuhkan respons konkret dari kementerian serta lembaga.

Penyadapan Presiden Masuk Daftar Paling Sensitif

Isu pertama yang masuk daftar adalah penanganan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Persoalan ini ditempatkan Puan sebagai bagian dari tantangan yang lebih besar, yakni penyalahgunaan alat kekuasaan negara.

"Kita dihadapkan juga pada tantangan penyalahgunaan alat kekuasaan negara yang dapat mengancam hak-hak warga negara, bahkan mengancam para pimpinan nasional," ucap Puan.

Pernyataan itu menempatkan kasus penyadapan bukan sekadar persoalan keamanan individu, melainkan soal batas kewenangan aparat. DPR belum merinci mekanisme pengawasan yang akan dipakai, apakah lewat rapat kerja dengan lembaga terkait atau pembentukan panitia khusus.

JKN, Bansos, dan Karhutla Jadi Prioritas Sosial

Di sektor kesejahteraan, DPR menyoroti kesiapan dan akurasi data dalam reformasi program Jaminan Kesehatan Nasional. Persoalan ini menyangkut jutaan peserta yang bergantung pada layanan kesehatan publik, sehingga ketepatan data menjadi kunci agar reformasi tidak memicu gejolak layanan.

Perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial juga masuk daftar. Selama bertahun-tahun, bansos menjadi titik rawan salah sasaran dan duplikasi penerima. DPR akan menagih perbaikan data penerima sebagai bagian dari pengawasan anggaran.

Dua isu lingkungan dan kebencanaan melengkapi klaster ini. Evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan disandingkan dengan percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat terdampak. DPR juga memantau percepatan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.

Pakan Ternak hingga Lifting Migas

Di sektor ekonomi, DPR menyoroti kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak. Persoalan ini berimbas langsung pada biaya produksi peternak rakyat dan harga pangan hewani di pasar.

Perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal juga masuk agenda pengawasan. DPR menilai kepercayaan investor perlu dijaga lewat regulasi yang jelas dan penegakan aturan yang konsisten.

Ketahanan energi nasional menjadi isu penutup daftar. DPR akan mengawasi upaya peningkatan produksi minyak serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri, sektor yang selama ini menjadi penopang penerimaan negara.

Perundungan Anak dan Revitalisasi Sekolah

DPR memasukkan penanganan kasus perundungan anak sebagai isu tersendiri. Persoalan ini menyangkut perlindungan anak di lingkungan pendidikan dan menuntut koordinasi lintas kementerian.

Pemerataan program revitalisasi sekolah juga diawasi, dengan penekanan pada distribusi fasilitas pendidikan yang selama ini dinilai timpang antarwilayah.

Dua isu lain yang melengkapi 12 poin adalah penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan serta gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang, pertanahan, dan perizinan di kawasan industri.

Tindak Lanjut Menunggu Jadwal Komisi

Daftar 12 isu ini menjadi acuan bagi setiap komisi untuk menyusun jadwal rapat kerja dan pemanggilan mitra. Puan menegaskan pengawasan diarahkan pada isu yang penting untuk ditindaklanjuti pemerintah, bukan sekadar seremonial pembukaan masa sidang.

Yang belum jelas, apakah DPR akan memakai instrumen hak angket untuk isu penyadapan atau cukup lewat rapat kerja. Pilihan itu biasanya ditentukan setelah komisi terkait memetakan temuan awal dan respons lembaga yang diawasi.

Terkini