AZAM.CO.ID — Komisi III DPR diminta memantau secara berkala penanganan kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka. Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026), dengan penegasan bahwa proses hukum tetap diserahkan sepenuhnya kepada Polri.
Menurut Dasco, pemantauan oleh komisi teknis diperlukan agar DPR memiliki gambaran utuh atas perkembangan kasus yang menyita perhatian publik itu. DPR, kata dia, tidak akan masuk ke ranah penyidikan.
"Kami akan meminta komisi teknis dalam hal ini Komisi III untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkara ini ya," kata Dasco.
Penanganan Hukum Diserahkan ke Polri
Dasco menegaskan DPR menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum kasus penyadapan kepada kepolisian. Pihaknya tidak akan mengintervensi langkah penyidik, termasuk soal penetapan tersangka maupun tahapan berikutnya.
"Perkara penyadapan itu kemudian sudah dilakukan penegakan hukum oleh pihak kepolisian, dan tentunya kami menyerahkan sepenuhnya proses-proses hukum tersebut kepada pihak kepolisian," ujar Dasco.
Pernyataan itu muncul saat publik menunggu kelanjutan penanganan perkara, termasuk jadwal pemeriksaan etik bagi para perwira yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Empat Tersangka, dari Mantan Kapolri hingga Mantan Kadiv TIK
Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Selain Listyo, penyidik menetapkan Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Ahrie Sonta sebagai tersangka.
Ketiga nama itu dikaitkan dengan dugaan penyadapan, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Penetapan tersangka menempatkan mantan Kapolri di posisi yang belum pernah terjadi dalam sejarah institusi kepolisian.
Belakangan, Polri menambah satu tersangka baru, yakni mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri Irjen Slamet Uliandi. Penambahan tersangka keempat menandakan penyidikan masih berkembang dan tidak berhenti pada tiga nama awal.
Mengapa DPR Memilih Jalur Pemantauan
Komisi III memiliki fungsi pengawasan terhadap institusi penegak hukum, termasuk Polri. Lewat jalur itu, DPR bisa meminta laporan perkembangan perkara tanpa harus membuka ruang intervensi terhadap penyidik.
Bagi Dasco, posisi DPR jelas: mendukung penegakan hukum berjalan transparan dan akuntabel. Pemantauan berkala dinilai sebagai cara paling tepat untuk menjaga agar perkara sebesar ini tidak kehilangan momentum di tengah tekanan publik.
Kasus ini sendiri berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, tuduhan yang sebelumnya turut disinggung Kepala BIN dalam pernyataannya soal arah tindakan yang mengarah ke makar. Sampai kini, penyidik belum mengumumkan jadwal pasti pemeriksaan etik bagi para tersangka.
Yang dinanti publik berikutnya adalah bagaimana Polri melanjutkan penyidikan terhadap empat tersangka, termasuk apakah akan ada nama baru menyusul penetapan Irjen Slamet Uliandi. DPR lewat Komisi III akan memantau tiap tahapannya.