Ketua DPD: 152 Anggota Wakili 80 Juta Suara Daerah, Bukan Fraksi Terbesar MPR

Kamis, 05 November 2026 | 12:06:01 WIB
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan pernyataan dalam forum Senator Menyapa 2026 bersama CNN Indonesia di Jakarta, Kamis (5/11).

AZAM.CO.ID — Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan klaim 152 anggota DPD mewakili 80 juta suara masyarakat daerah semata-mata untuk mencari solusi bagi daerah, bukan untuk menyebut DPD sebagai fraksi terbesar di MPR. Pernyataan itu disampaikan Sultan di forum Senator Menyapa 2026 bersama CNN Indonesia di Jakarta, Kamis (5/11), sebagai jawaban atas tafsir yang berkembang soal posisi DPD.

Pernyataan tersebut ia sampaikan di forum Senator Menyapa 2026 bersama CNN Indonesia di Jakarta, Kamis (5/11). Forum itu menjadi momentum mengevaluasi perjalanan 22 tahun DPD RI sekaligus membahas tantangan dan peluang pembangunan daerah.

Jawaban atas Tafsir soal Posisi DPD di MPR

Sultan menuturkan, ada pihak yang menilai pernyataannya seolah-olah Ketua DPD menyebut lembaganya sebagai fraksi terbesar di MPR. Ia membantah tafsir itu dan menegaskan tidak ada maksud lain di balik penyebutan 152 anggota dan 80 juta suara.

"Saya sampaikan itu, kami [DPD] sampaikan tidak ada maksud lain lain, karena ada yang berpendapat sepertinya ketua DPD menyampaikan bahwa DPD adalah fraksi terbesar di MPR," kata Sultan.

Ia menjelaskan, angka 80 juta suara merujuk pada basis pemilih yang diwakili anggota DPD dari seluruh daerah pemilihan. Besaran itu disebutnya relevan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pusat.

Pengawasan dan Pengawalan Program hingga Ujung Daerah

Menurut Sultan, 80 juta suara tidak hanya efektif untuk mengawasi jalannya kebijakan, tetapi juga untuk mengawal program-program pemerintah sampai ke daerah terjauh. Fungsi pengawasan dan pengawalan dinilainya harus berjalan beriringan.

"Kalau kita jalankan secara efektif 80 juta suara sangat efektif untuk melakukan fungsi pengawasan. Tetapi bukan hanya mengawasi tapi sekaligus mengawal," lanjut Sultan.

Pernyataan itu menempatkan DPD sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan kebutuhan daerah. Sultan menekankan orientasi akhirnya tetap pada solusi bagi masyarakat di daerah, bukan pada perdebatan soal posisi lembaga di forum majelis.

Evaluasi 22 Tahun DPD dan Pembangunan Daerah

Forum Senator Menyapa 2026 menghadirkan sejumlah pejabat untuk membahas pembangunan daerah. Selain Sultan, hadir Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas, dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.

Diskusi berlangsung di tengah sorotan atas peran DPD dalam sistem parlemen Indonesia. Setelah 22 tahun berjalan, DPD masih menghadapi pertanyaan soal kekuatan fungsi legislasi dan pengawasan yang melekat pada lembaga tersebut.

Pernyataan Sultan soal 152 anggota dan 80 juta suara menjadi salah satu bagian dari pembahasan itu. Ia menegaskan penyebutan angka tersebut bukan alat klaim politik, melainkan dasar argumentasi agar aspirasi daerah mendapat ruang lebih besar dalam pengambilan keputusan di tingkat pusat.

Terkini